Kementerian Sosial mencatat 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring proses verifikasi, penetapan dari pemerintah daerah, serta kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan.
"Data terus bergerak. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah data per hari ini dan masih dimungkinkan bertambah seiring hasil verifikasi dan penetapan bersama pemerintah daerah," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin .
Hal ini sampaikan saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Senin .
Gus Ipul menjelaskan, berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan aktif terhadap calon siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan BPS. Setelah diproses melalui pleno di daerah dan ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, barulah kami menetapkannya sebagai siswa Sekolah Rakyat," ujarnya.
Hingga hari ini, sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan. Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya yang telah mengikuti pembelajaran sejak tahun lalu, maka total peserta didik Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar .
"Per hari ini ada 28.478 siswa baru dan akan terus bertambah seiring penetapan dari pemerintah daerah serta menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Jika ditambah siswa existing, secara keseluruhan terdapat 43.346 siswa dengan 1.550 rombongan belajar," kata Gus Ipul.
Dari total calon siswa baru tersebut, jenjang SD tercatat sebanyak 6.305 siswa yang terbagi dalam 210 rombel, SMP sebanyak 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan SMA sebanyak 11.077 siswa dalam 369 rombel.
Menurut Gus Ipul, jumlah rombel SD relatif lebih sedikit dibandingkan jenjang lainnya karena proses penerimaan anak usia sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga.
"Pada jenjang SD tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional . Karena itu, proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.
"Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera. Karena tidak menggunakan tes akademik, maka diperlukan proses adaptasi agar mereka siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," katanya.
Simak juga Video 'Pemprov DKI Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta':
[Gambas:Video 20detik]
(Editor: Otomotif)
