Kementerian Transmigrasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang pertama sejak Kementrans berdiri sekitar satu tahun lalu sekaligus mencerminkan bahwa laporan keuangan kementerian telah disajikan secara wajar, bebas dari kesalahan material, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan .
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi , M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
"Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat," tegas Iftitah dalam keterangannya, Sabtu .
Hal tersebut disampaikan Iftitah usai menerima LHP dari Pimpinan III BPK RI di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Jakarta Selatan, Kamis .
Iftitah menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan," ujar Menteri Iftitah.
Lebih lanjut, Iftitah yakin tata kelola keuangan merupakan landasan bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi yang sudah disetujui Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Pemeriksaan Keuangan III BPK RI menyerahkan LHP kepada 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara.
"Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya," ujar Pimpinan III, BPK RI Prof. Akhsanul Khaq
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang hadir menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," katanya.
[Gambas:Video 20detik]
(Editor: Pendidikan)
