Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta riset kelapa sawit tetap menjadi prioritas. Seluruh program tersebut dipastikan tetap memperoleh dukungan pendanaan.

Selain membiayai implementasi B50, BPDP juga menyiapkan dana untuk program penyediaan solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan.

Program itu ditujukan untuk kuota 400.000 kiloliter. Kebutuhan anggarannya diperkirakan kurang dari Rp 1,5 triliun.

"(Kesiapan dana) BPDP siap support aja," ujar Alfansyah.

Alfansyah juga menilai belum ada kebutuhan untuk menaikkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit pada tahun ini. Likuiditas BPDP dinilai masih mencukupi untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan.

Evaluasi terkait kebijakan pungutan ekspor baru akan dilakukan untuk kebutuhan pendanaan tahun depan.

"Insya Allah cukup, tahun ini cukup," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi B50 akan memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional.

Menurut Airlangga, penggunaan biodiesel B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar. Kebijakan tersebut diperkirakan menghemat devisa hingga Rp 177 triliun.

"Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B50 dan B50 itu menunjukkan Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Airlangga mengatakan, program B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.

Program tersebut juga diperkirakan mendukung target net zero emission melalui penurunan emisi sekitar 44 juta ton setara karbon dioksida (CO2).

(Editor: Berita)