Masuk - Daftar - Jadikan Beranda - Favorit - Peta Situs Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti!

Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti

Waktu: 2026-07-29 19:05:56 Sumber: Meadow Rocket Penulis: Bisnis Dibaca: 113x

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional . Menurutnya, hal itu harus mendapatkan perhatian serius sebagai bagian upaya untuk meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata MPR RI Lestari Moerdijat, Senin .

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis , Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp 377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total. Sebelumnya, pada 2025 Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelasnya.

Apalagi, dia menjelaskan berdasarkan data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan seperti antara lain, peningkatan peran daerah dalam ikut mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di daerah," jelasnya .

Selain itu, harus didorong kebijakan fiskal yang ramah buku antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," tutupnya.

(Editor: Teknologi)

Konten Terkait
  • Pemuda Madiun Kabur Saat Tur Korsel, Ibunda Ditagih Rp 50 Juta
  • MUI Minta Pemerintah Susun Aturan Baru Izin Usaha Tambang Ormas Usai Putusan MK
  • KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Suap Pajak Banjarmasin
  • PKB Imbau Warga NU Pilih Ketum yang Mengayomi, Bukan Mengumbar Konflik
  • 6 Cara Mencuci Buah dan Sayur agar Tetap Bersih dan Segar
  • Warga Bogor Dilanda Kekeringan, Terpaksa Mandi dan Nyuci Pakai Air Sungai
  • Kisah Minos Antoni, Sukses Menyulap Sampah Pantai Pulisan Jadi Kerajinan Bernilai Jutaan Rupiah
  • Buntut Panjang Ulah Pemuda Madiun Kabur Saat Tur di Korea
Konten Rekomendasi
  • Mendagri Minta Kepala Daerah Introspeksi Usai 11 Bupati-Wali Kota Kena OTT
  • BMKG Ungkap Penyebab Bogor Hujan Usai Berhari-hari Kekeringan
  • Krisis Murid Baru SD Negeri di Jateng dan DIY, Pakar Sebut Penduduk Usia Muda Terus Menurun
  • Kala Trump Kritik Taktik Inggris yang Kalah dari Argentina di Piala Dunia
  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Pendataan Calon Penerima BSPS
  • Gagal Ikut Ujian Skripsi, Mahasiswi UNG Laporkan Ketua Jurusan ke Ombudsman