Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ia menegaskan, transformasi digital harus membuat masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit dalam mengurus sesuatu.
"Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ujar Prabowo dalam taklimatnya di Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).
Percepatan digitalisasi pemerintahan, kata Prabowo, merupakan upaya strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," ujar Prabowo.
Salah satu bentuk transformasi digital telah diterapkan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebanyak 43 kabupaten/kota telah menerapkan digitalisasi dalam pendataan penerima manfaat.
"Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi, tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh," ujar Prabowo.
Lanjutnya, digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran.
Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.
"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," tegas Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kartu identitas tunggal atau single national identity card.
"Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya," ujar Prabowo.
Ia pun kembali menekankan pentingnya menyederhanakan birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
"Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya," tegas Prabowo.
(Editor: Berita)
