SD 5 Hadipolo di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, harus menghadapi stigma negatif sebagai sekolah "kampung sosial" dari masyarakat hingga berimbas pada kekurangan murid setiap tahun ajaran baru.
Penyematan stigma negatif ini berawal dari murid yang bersekolah di SD tersebut berasal dari sejumlah keluarga yang dulunya menempati bantaran Kali Gelis dan kini direlokasi di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo.
Selain disebut sekolah "kampung sosial", beberapa siswa diduga mengamen di jalan setelah pulang sekolah.
KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Kepala Dinsos Kabupaten Kudus, Putut Winarno berkunjung ke SD 5 Hadipolo, Rabu (15/7/2026). Sekolah tersebut mendapat stigma negatif sekolah kampung sosial hingga sepi pendaftar.Plt Kepala SD 5 Hadipolo, Solikhul Hadi, mengkonfirmasi adanya guru yang memergoki anak mengamen di jalan yang diduga siswa dari sekolah yang ia pimpin.
"Memang ya kita sendiri di jalan, bapak-ibu guru ketemu lah itu dihampiri langsung ada yang lari. Iya (murid sini) ada yang seperti itu," kata Hadi saat ditemui di SD 5 Hadipolo, Rabu (15/7/2026).
Dia mengungkapkan, terdapat murid yang protes saat pembelajaran di siang hari dan ingin segera pulang tanpa alasan yang jelas.
"Memang ada beberapa anak yang pulangnya agak siang itu sering protes, bu pulang, 'Mau ngapain?' ya ingin pulang," ungkap Hadi, menirukan percakapan guru dan murid di kelas.
KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Sejumlah pengendara motor keluar dari lingkungan SD 5 Hadipolo di Kabupaten Kudus, Rabu (15/7/2026). Sekolah tersebut mendapat stigma negatif hingga kekurangan murid baru setiap tahun.
Dampak penyematan stigma negatif tersebut, SD 5 Hadipolo selalu kekurangan murid setiap penerimaan peserta didik baru.
Pada tahun ajaran 2026/2027 hanya mendapatkan 3 murid baru, total kini terdapat 29 siswa yang terbagi 6 kelas.
Hadi yang mengaku baru memimpin SD 5 Hadipolo kurang lebih 2 bulan bertekad untuk menekan stigma negatif dengan harapan sekolah tersebut diminati masyarakat setempat.
"Kita nanti akan membangun citra sekolah yang baik ya, nantinya InsyaAllah nanti kita akan membuat program-program yang bisa meningkatkan citra sekolah," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2Kb) Kudus, Putut Winarno, mengatakan dari hasil koordinasi singkat dengan pihak sekolah hanya terdapat 2 murid yang sering kali protes saat jam pelajaran berlangsung hingga siang.
"Informasi pulang sebelum jam belajar itu selesai itu, hanya 2 orang, yang satu malah ini jarang sekolah. Ini nanti kami akan melakukan asesmen dulu untuk keluarga, ini juga sudah dicek desil berapa," ungkap Winarno, usai koordinasi dengan Plt Kepala SD 5 Hadipolo, Rabu (15/7/2026) siang.
Winarno menegaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Hadipolo untuk melakukan asesmen terhadap keluarga anak yang diduga mengemis di jalan dan tidak tidak ingin mengarah ke ekploitasi anak sebelum data tersebut objektif.
Dia juga berjanji, apabila anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah akan melakukan pendampingan intervensi sosial supaya hak dasar pendidikan anak terpenuhi.
"Kalau memang nanti ada bedah rehabsos masuk, nanti kami masuk biar apa, biar haknya anak ini biar belajar, belajar itu kan wajib, kebutuhan dasar anak umur 7 sampai 12 tahun," katanya.
(Editor: Kesehatan)
