"Hari ini kami sedang melakukan pemantauan. Kalau cair, cair saja. Tetapi, persoalannya apakah sesuai dengan Permenkeu yang dicairkannya. Yang menjadi masalah adalah apakah Dana Bagi Hasil tahun 2023 dan 2024 dibayarkan atau tidak," ujar Dedi usai diskusi bertema Kedaulatan Kesehatan Indonesia yang digelar DPP PIKI di GBI Bethel Summarecon Bandung The Journey, Rabu (15/7/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, Pemprov Jabar saat ini masih mengikuti perkembangan proses penyaluran DBH dari Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, kepastian pembayaran DBH untuk tahun anggaran 2025 dan 2026 juga belum ditentukan.

Menurut Dedi, pencairan DBH sangat dibutuhkan karena sudah diperhitungkan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam APBD Jawa Barat.

"Kalau muncul anggapan Pemprov Jabar mengalami defisit Rp 5,9 triliun, itu bukan karena uangnya dipakai untuk yang lain-lain. Pembangunan tetap berjalan sesuai perencanaan anggaran," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan, mulai dari pembangunan sekolah, jalan, hingga jaringan irigasi.

Adapun persoalan yang dihadapi saat ini bukan pada pelaksanaan program pembangunan, melainkan penerimaan daerah dari DBH yang belum seluruhnya diterima.

"Yang tidak berjalan itu uang yang masuk. Asumsi yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat, yaitu Dana Bagi Hasil, belum seluruhnya terealisasi," tutur Dedi.

(Editor: Teknologi)